razia buku kiri
dibaca normal 3 menit

“Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah.” — Milan Kundera

Buku menjadi jendela ilmu pengetahuan. Sumber dari kemajuan peradaban. Namun, apa jadinya peradaban bila buku dirazia dan disita atas dalih “berbahaya” tanpa adanya penyelidikan ilmiah soal buku itu dan putusan pengadilan?  Ya, itulah yang terjadi di Indonesia.

Terbaru, dalam sebulan ini, dua razia dilakukan aparat gabungan TNI untuk menyisir buku yang diduga berbau komunis atau buku kiri. Padahal, buku-buku yang dirazia umumnya merupakan buku sejarah yang disusun berdasarkan riset. Mengapa bisa demikian?

Razia terakhir terjadi di Padang, Sumatera Barat, Selasa (8/1). Razia ini bahkan melibatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan. Aparat mengamankan enam eksemplar dari tiga buku yang diduga mengandung paham komunisme.

Pihak keamanan sendiri berdalih, razia buku tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Selain itu, aparat juga mengaku punya landasan hukum soal razia buku yang diduga bermuatan paham komunisme ini, yakni beleid jadul di era Orde Baru.

“Alasannya yang pertama adalah penyebaran ajaran komunisme ini masih dilarang karena ada TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966, rujukannya itu,” ujar Kadispen TNI AD Brigjen Candra Wijaya, seperti dilansir dari BBC Indonesia.

Razia di Padang ini hanya berselang dua pekan dari razia sebelumnya di Kediri, Jawa Timur. Saat itu, Kodim 0809 Kediri merazia karena mendapatkan laporan warga.

Buku-buku yang disita di Padang antara lain Kronik 65, Jasmerah, dan Mengincar Bung Besar. Sementara, buku-buku yang disita di Kediri  adalah Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Di Bawah Lentera Merah, Manifesto Partai Komunis, Benturan NU PKI 1948-1965, Negara dan Revolusi, Oposisi Rakyat, Catatan Perjuangan 1946-1948, dan Gerakan 30 September. Buku Empat Karya Filsafat juga turut disita.

Baca Juga:  Joker Terlalu Eksplisit Menghubungkan Penyakit Mental dengan Tindak Kriminal—dan Ini Berbahaya

Salah satu tokoh senior Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, mengkritik keras razia buku yang dilakukan aparat keamanan ini. Meski punya dasar hukum Tap MPRS, ia menilai tidak semua buku bisa dilarang dan dirazia. Tindakan aparat tersebut harus didasari alasan yang kuat.

“Aparat juga harus cerdas ya. Enggak semua (buku) harus dilarang. Itu juga (aparat) yang melarang tidak punya alasan yang sangat kuat. Menurut saya itu juga pembodohan,” ujar Buya Syafii, Rabu (9/1), seperti dilansir dari Merdeka.com.

Pembodohan ala Orba

(detikcom)

Pembodohan menjadi istilah yang tepat terhadap razia buku tanpa dasar ini. Bonnie Triyana, sejarawan dan pemimpin redaksi Majalah Historia, turut mengamini pendapat Buya Syafii. Bagi Bonnie, aksi razia aparat keamanan ini sebagai puncak gunung es dari wabah anti-intelektual yang menyerang sebagian kalangan masyarakat dan elite negeri.

Bonnie turut menyoroti mekanisme razia buku. Aparat semestinya melakukan riset terlebih dahulu terkait buku yang diduga berbahaya. Riset digunakan untuk memastikan apakah benar buku-buku kiri ini memang menyebarkan paham komunisme atau hanya mengungkapkan sejarah.

Bonnie mencontohkan salah satu buku yang disita, yakni buku Mengincar Bung Besar: Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Sukarno terbitan Kompas dan merupakan seri Historia. Peluncuran buku ini dihadiri Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri dan mantan wakil presiden Jenderal TNI (Purn.) Tri Sutrisno. Artinya, buku ini tidak mendapatkan resistansi dari dua tokoh tersebut.

Ia lantas mempertanyakan kenapa buku yang merupakan hasil riset majalah pimpinannya disita. Padahal, imbuh Bonnie, buku tersebut hanya mengisahkan upaya pembunuhan terhadap Soekarno yang menewaskan 10 orang dan melukai 100-an orang lainnya.

“Itu kan buku isinya berdasarkan riset dan reportase tim Historia selama berbulan-bulan tentang bagaimana Bung Karno semasa memerintah itu paling tidak tujuh kali pernah diserang secara fisik, mau dibunuh,” jelas Bonnie.

Baca Juga:  Soal ‘Rasa’ di Buku Cetak yang Tak Pernah Ada di Buku Digital

Menurutnya, penyitaan buku hasil riset tim majalah Historia tersebut hanya dihubung-hubungkan saja dengan komunisme, tanpa adanya basis tinjauan akademis. “Aparat menduga buku berbau komunis, itu sudah salah, cacat nalarnya,” jelas Bonnie.

Ketakutan Berlebihan dan Matinya Intelektualitas

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai, razia buku berhaluan kiri ini merupakan warisan Orde Baru yang hendak membatasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah bangsanya sendiri. Razia tersebut justru membuat gagasan kiri seperti marxisme, komunisme, dan leninisme semakin menjadi mitos.

Efek terburuknya, menurut Airlangga, masyarakat tidak benar-benar memahami apa dan bagaimana sebenarnya gagasan tersebut. Mitos paham kiri akhirnya akan menimbulkan ketakutan berlebihan di masyarakat. Imbasnya, apa pun yang mengandung unsur kiri dan merah dianggap berbahaya.

“Ini sepertinya ancaman seperti itu terus dipelihara tanpa adanya pemahaman rasional,” cetusnya.

Razia buku, imbuh Airlangga, seharusnya dilakukan berdasarkan proses pengadilan. Tanpa pengadilan, aparat justru menyalahi aturan karena tidak ada landasan hukum mengikat tentang buku-buku terlarang.

“Sampai sekarang tidak ada proses pengadilan yang kemudian menyatakan buku-buku yang di-sweeping itu terlarang. Saya pikir aparat keamanan sudah off-side di situ,” ujar Airlangga.

Apalagi, Tap MPRS tersebut dianggap terlalu kuno. Bila Tap tersebut digunakan sebagai landasan hukum secara arbitrer, yang terjadi justru tindakan aparat kontradiktif dengan perkembangan demokrasi sekarang.

Buya Syafii sendiri menilai, razia buku tentang sejarah dan paham kiri ini merupakan bukti ketakutan berlebihan yang dipupuk sejak era Orde Baru. Anggota Dewan Penasihat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menilai tak sepatutnya aparat dan masyarakat takut kepada paham kiri atau komunisme. Terlebih, komunisme banyak ditinggalkan negara-negara modern.

“Komunis itu sudah jatuh di mana-mana (di banyak negara). Kenapa takut sama komunis? Gimana? Komunisme itu sudah diarak ke museum sejarah. Kenapa harus takut lagi?” ujarnya.

Baca Juga:  Joker atawa Kembalinya DC ke Jagat Kelam

Untuk menghilangkan warisan ketakutan berlebihan dari rezim Orba ini, proses pembelajaran dan pencerdasan perlu dilakukan. Termasuk aparat keamanan sendiri. “Harus cerdas. Betul-betul pandai secara selektif mana yang berbahaya,” jelasnya lagi.

Justru, lewat bukulah pemahaman setengah-setengah itu bisa dikikis. Ketakutan berlebihan juga bisa dihilangkan. Dengan demikian, peradaban dibangun lewat ilmu pengetahuan, bukan lewat ketakutan yang tidak rasional.

DUKUNG BOOKSANDGROOVE.com

BOOKSANDGROOVE.com tidak memasang adsense demi kenyamanan membaca di situs kami. Namun, kamu tetap bisa mendukung kami untuk menghasilkan artikel-artikel menarik seputar dunia buku.

Kamu bisa memberi dukungan BOOKSANDGROOVE.com dengan membeli buku-buku digital dari kami di Google Books. Pembayarannya bisa menggunakan Gopay, kartu kredit, maupun pulsa.

Sila klik tautan di judul-judul buku kami berikut ini.

  1. Diam yang Sempurna (Kumpulan Cerpen Dunia) - Yiyun Li, Haruki Murakami, Laila Lalami, Salman Rushdie, Ludmilla Petrushevskaya, Gabriel Garcia Marquez, dan Jhumpa Lahiri.
  2. Batavia 1619 - Njoo Cheong Seng
  3. Demam Moskou: Antologi Roman Awal Abad ke-20 - Kwee Tek Hoaij, Liem King Hoo, Piow Kioe An
  4. Njai Isah dan Cerita Lainnya - Ferdinand Wiggers (Versi paperback bisa dibeli di sini)
  5. Student Hijdo - Mas Marco Kartodikromo
  6. Kemujuran Seorang Pengarang - Kumpulan Interviu Jorge Luis Borges, Orhan Pamuk, Gabriel Garcia Marquez, dan Laila Lalami.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here